Hancurnya Jiwa Keadilan, DPP SPI Minta Kejelasan Ke Kemendikbud Dan Gubri Terkait PPDB

PEKANBARU/RIAU — Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) tahun 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan komisi V DPRD Riau berhasil menorehkan sejarah baru bagi dunia pendidikan dengan

Pasalnya, dari awal seluruh sekolah SMAN dan SMKN di kota Pekanbaru terkesan diduga sengaja di setting oleh pihak Disdik Riau sebagai panitia PPDB 2022

Hal ini terlihat dari banyaknya titipan – titipan peserta didik baru yang diduga sengaja direkomendasikan oleh Disdik dan DPRD Riau ke beberapa Sekolah Setingkat SMA yang ada di kota Pekanbaru tanpa perduli keadaan sekolah tersebut.

Bahkan menurut informasi yang berhasil di himpun oleh Tim dilapangan , beberapa sekolah juga menyampaikan kepada masyarakat terkait keluhannya mereka pasal PPDB ini.

Seperti halnya yang diutarakan oleh salah seorang Panitia PPDB di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) yang enggan dipublikasikan namanya yang juga mengeluhkan tentang PPDB ini ,” Kami bingung bapak ibu, terlalu banyak ini titipan Disdik Riau dan DPRD Riau, yang harus kami masukkan di sekolah ini, jadi kami tak bisa bantu ,” Ucap seorang panitia PPDB di salah satu sekolah SMK kota pekanbaru sembari menunjuk catatan rekom Dinas dan dari DPRD Riau

Padahal sebelumnya diketahui Komisi V DPRD Riau juga sudah bolak balik rapat dengan Dinas Pendidikan Riau ( Disdik ) berharap ada solusi untuk anak didik, dan DPP SPI juga mendatangi DPRD Riau menanyakan apa solusi yang akan di lakukan oleh Disdik dari hasil rapat yang sudah berulang kali dilakukan bersama DPRD Riau selama ini.

Kepada Tim DPP SPI (29/8/22), Tutur Hutagalung mengatakan bahwasanya hasil rapat kami hari ini menyimpulkan DPRD Riau Komisi V menyarankan agar Disdik Provinsi Riau, untuk menyurati, kemendikbud terkait penambahan Rombel dari 36 menjadi 40 siswa/kelas, itupun bagi sekolah yang rombongan belajar (rombel) sudah dua belas (12) rombel tidak di perkenankan ikut serta mengajukan penambahan rombel.

Selanjutnya DPRD Riau juga menyarankan kepada Disdik Riau, agar memohon kepada Kemendikbud agar, memperpanjang penutupan dapodik sampai pertengahan bulan september 2022 ini ,” Tutupnya.

Berbeda dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Tutur Hutagalung , Kepada Tim saat dimintai keterangan terkait hasil rapat sebenarnya , Yusri selaku salah seorang Panitia PPDB Disdik Riau mengatakan bahwasanya Rapat melelahkan menyita waktu dan saya sampai muak, dari pagi sampai sore, habis itu saya masih kekantor menyelesaikan tugasku”, Ujar Yusri.

” Kita lihat lah hari ini, apakah solusi dari kemedikbud karena hari inilah (30/8/22) kita dapat balasan dari kemendikbud, namun untuk info selengkapnya tanya saja pak Aristo atau ibu sekretaris.” Tutur Yusri kesannya melepaskan tanggung jawab sebagai panitia PPDB Riau.

Mulai dari syarat zonasi, sistim website yang buruk dan paling parahnya Kadisdik Provinsi Riau diduga bekerjasama dengan panitia PPDB, dan komisi V DPRD Riau diďuga mengambil peran kepentingan pribadi masing – masing.” ucap keluarga besar Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pers Indonesia ( DPP SPI )

Sebagiamana penelusuran DPP SPI selama proses PPDB 2022, pihak sekolah SMAN dan SMKN se kota Pekanbaru diduga cenderung mengabaikan keluhan masyarakat terkait minimnya jarak jalur zonasi antara rumah calon peserta didik baru dan sekolah sampai keluhan masyarakat selama proses berjalannya PPDB.

Hal inilah yang diduga sebagai alasan masyarakat kerap menyambangi kantor Disdik Riau, bahkan masyarakat juga sampai melakukan aksi demo kesekolah sekolah namun diduga Disdik Riau tidak merespon akan keluhan masyarakat.

Lebih parahnya lagi, usai penutupan PPDB, Kadisdik Riau, panitia PPDB serta tidak ketinggalan peran serta komisi V DPRD Riau, diduga kuat melakukan intimidasi kepada pihak sekolah SMAN dan SMKN se kota Pekanbaru,

Intinya, pihak sekolah diduga tidak berani jika ada rekomendasi dari pihak Disdik Riau atau pun rekomendasi komisi V DPRD Riau, diduga surat saktipun keluar dari pihak Disdik Riau, mengintruksikan setiap sekolah merealisasikan recomendasi dari Kadisdik Riau, sebagai panitia PPDB dan komisi V DPRD Riau.

Hasil investigasi DPP SPI, tiap sekolah diduga mendapatkan recomendasi dari Disdik Riau sebanyak 20-30 orang dan recomendasi dari Komisi V sebanyak 15- 20 orang ke setiap sekolah,

Melihat ampuhnya surat sakti dari Kadisdik, panitia PPDB dan surat sakti dari komisi V DPRD Riau, DPP SPI menilai semua yang dilakukan para pemangku kekuasaan tersebut sangat tidak masuk akal..!!!!, Dasar hukumnya apa ……? sehingga surat sakti Kadisdik, panitia PPDB dan surat sakti komisi V DPRD Riau bisa berlaku.” tegas Sabam Tanjung ( wasekum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pers Indonesia )

Lanjut Sabam Tanjung, dalam hal ini kita juga sampaikan kepada Bapak Gubernur Riau Syamsuar, semoga bapak Gubernur dapat memanggil kadisdik Riau, panitia PPDB dan komisi V DPRD Riau, terkait surat sakti rekomendasi yang disampaikan ke seluruh sekolah SMAN dan SMKN se kota Pekanbaru,

Kedua, perlu kami tegaskan jika bapak Gubernur Riau tidak bisa menyelesaikan persoalan PPDB 2022, maka dalam waktu dekat ini tim DPP SPI akan menyambangi Menteri Pendidikan Republik Indonesia, dan menyampaikan keluhan masyarakat serta surat sakti yang terkesan intimidasi yang dikeluarkan Disdik Riau dan komisi V DPRD Riau.” tegas Sabam Tanjung .

Diakhir Konfrensinya Sabam juga minta kemendikbud memberi solusi atau kebijakan kepada Calon siswa SMA,SMK yang belum masuk sekolah, sebab pemerintah mengatakan wajib belajar 12 tahun.” Harapnya mengahiri.

Sumber : Rilis DPP SPI

Editor : Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *